BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Ilmu Ushul Fiqih merupakan salah satu instrumen penting yang harus
dipenuhi oleh siapapun yang ingin melakukan mekanisme ijtihad dan
istinbath hukum dalam Islam. Itulah sebabnya dalam pembahasan kriteria
seorang Mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimaksudkan sebagai salah
satu syarat mutlaknya untuk menjaga agar proses ijtihad dan istinbath
tetap pada koridor yang semestinya, Ushul Fiqih-lah salah satu
penjaganya.
Meskipun
demikan, ada satu fakta yang yang tidak dapat dipungkiri bahwa
penguasaan Ushul Fiqih tidaklah serta merta menjamin kesatuan hasil
ijtihad dan istinbath para Mujtahid. Salah satu cabang dari ilmu Ushul
Fiqih yang dibahas di dalam makalah ini adalah tentang Istihsan, yaitu
ketika seorang Mujtahid lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu
dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam
pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama.
2. Rumusan masalah
1.Pengertian Istihsan ?
2. Pembagian istihsan ?
3.Istihsan menurut Syafi’iah ?
4.Istihsan menurut Malikiyah ?
5.Istihsan menurut Hanafiah ?
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN ISTIHSAN
Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut
istilah, istihsan adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan
qiyas yang tidak nyata (samar- samar) atau meninggalkan hukum kulli
(umum) untuk menjalankan hukum i (pengecualian) disebabkan ada dalil
dalam logika membenarkannya.
Istihsan
secara istilah menurut ulama Malikiyah adalah mengutamakan tujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara
khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena kalu
tetap dipertahankan asal dalil umum itu maka akan mengakibatkan tidak
tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu. Padahal
tujuan itu harus terlaksana seoptimal mungkin.
Menurut Ulama Syafi’iah Istihsan adalah pendapat yang tidak
berdasarkan salah satu dari empat dalil sayarak, yaitu Al-Quran, Hadits,
Ijmak, Qiyas
Pengertian
istishan oleh seorang ulama Hanafiyah adalah beralih kepada penetapan
hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya karena adanya dalil
syara’ yang lebih khusus.
Jadi
singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada
hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara` yang mengharuskan
untuk meninggalkannya.
Contohnya
Menurut Madzhab Hanafi, sisa minuman burung buas, seperti elang,
burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini
ditetapkan dengan istihsan.
Padahal
seharusnya kalau menurut qiyas (jali), sisa minuman binatang buas,
seperti elang dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa
minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu diqiyaskan
kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung langsung minum dengan
mulutnya sehingga air liurnya masuk kedalam minumnya.
Sedangkan menurut qiyas khafi, burung buas itu berbeda mulutnya
dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang
haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri
atas tulang atau zat tanduk dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan
najis. Karena itu sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan
dagingnya yang haram dimakan, sebab di antara oleh paruhnya, demikian
pula air liurnya.
Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang
membedakannya dengan binatang buas. Berdasar keadaan inilah ditetapkan
perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.
B. PEMBAGIAN ISTIHSAN
1. Istihsan bil an-nas ( istihsan berdasarkan alquran dan hadits )
Yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan
qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan
berdasarkan nash al-kitab dan sunnah. Contoh: dalam masalah wasiat.
Menurut ketentuan umum wasiat itu tidak boleh, karena sifat pemindahan
hak milik kepada orang yang berwasiat ketika orang yang berwasiat tidak
cakap lagi, yaitu setelah ia wafat. Tetapi, kaidah umum ini di
dikecualikan melalui firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 11.
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
artinya: “setelah mengeluarkan wasiat yang ia buat atau hutang”.
Contoh istihsan dengan sunnah Rasulullah Saw adalah dalam kasus
orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa.
Menurut kaidah umum (qiyas), puasa orang ini batal karena telah
memasukan sesuatu kedalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya
sampai pada waktu berbuka. Akan tetapi hukum ini dikecualikan oleh
hadits Nabi Saw yang mengatakan:
Siapa
yang makan atau minum karena lupa ia tidak batal puasanya, karena hal
itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya.” (HR. At.Tirmidzi).
2. Istihsan bi al-Ijma (istihsan yang didasarkan kepada ijma).
Yaitu meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu
persoalan karena ada ijma. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid
atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang
ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang
dilakukan manusia, yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok
yang telah ditetapkan. Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, “Buhust fi
al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin”, (Mesir : Matba’
al-Sa-adah, th. 1980, hal.72)
Misalnya dalam kasus pemandian umum. Menurut kaidah umum, jasa
pemandian umum itu harus jelas, yaitu harus berapa lama seseorang harus
mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi, apabila hal itu
dilakukan maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para
ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum
sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lamanya waktu yang dipakai.
3. Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi (Istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi).
Yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang
jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat
dan lebih tepat untuk diamalkan.
Misalnya,
dalam wakaf lahan pertanian. Menurut qiyas jali, wakaf ini sama dengan
jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan
memindah tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk
melewati tanah tersebut atau mengalirkan air ke lahan pertanian melalui
tanah tersebut tidak termasuk ke dalam akad wakaf itu, kecuali jika
dinyatakan dalam akad. Dan menurut qiyas al-khafi wakaf itu sama dengan
akad sewa menyewa, karena maksud dari wakaf itu adalah memanfaatkan
lahan pertanian yang diwakafkan.
Dengan sifat ini, maka seluruh hak melewati tanah pertanian itu
atau hak mengalirkan air diatas lahan pertanian tersebut termasuk
kedalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad.
4. Istihsan bi al-maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan).
Misalnya kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses
pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang
lain. Tapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk
di diagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatanorang itu, maka
menurut kaidah istihsan seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita
yang berobat kepadanya.
5. Istihsan bi al-Urf ( Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).
Yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas,
karena adanya Urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam
kehidupan masyarakat.
Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum dan pakaiannya.
6. Istihsan bi al-Dharurah (istihsan berdasarkan dharurah).
Yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas
atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi dhorurat, dan
mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi
hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.
Contohnya, syara’ melarang transaksi dan memperjual belikan
barang-barang yang belum ada pada saat transaksi dilakukan. Namun,
menurut istihsa, sayara’ memberi dispentasi (rukhshah) diperkenankannya
praktik salam (jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu, tetapi
barangnya dikirim kemudian) dan istishna’(memesan untuk dibuatkan
sesuatu). Kedua bentuk transaksi yang disebut diatas adalah bagian dalam
bentuk transaksi dagang, tetapi barang yang diperdagangkan belum
terwujud pada saat transaksi dibuat.
Hukum kulli dalam contoh ini ialah tidak sahnya memperjual
belikan barang yang belum terwujud pada saat perikatan atau transaksi
terjadi. Namun, transaksi itu sangat dibutuhkan dan sudah menjadi
kebiasaan dalam masyarakat, maka dikecualikan dari hukum kulli tersebut
suatu hukum juz’i, yaitu transaksi dalam bentuk salam dan istishna’.
Segi istishnanya dalam hal ini adalah kebutuhan dan kebiasaan dalam
masyarakat. Dengan kata lain, bila praktik salam dan istishna tidak
dibenarkan, masyarakat akan mendapt kesulitan dalam memenuhi
kebutuhannya sehari-hari, karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua
yang dibutuhkan masyarakat tersedia di pasaran saat transaksi
dilakukan. Oleh karenanya perlu dipesan terlebih dahulu.
C. DASAR HUKUM ISTIHSAN
Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari al-Qur’an
dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif
(lafal yang seakar dengan istihsan) seperti Firman Allah Swt dalam
Al-Qur'an.
الَّذِينَ
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ
Artinya:
“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di
antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk
dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Az-Zumar: 18)
Ayat
ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah Swt bagi hamba-Nya
yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu
tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Swt.
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
Artinya: “Dan turutlah (pimpinan) yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”….(QS. Az-Zumar :55)
Menurut
mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang
terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini
tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka
ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah hujjah.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
1. Istihsan ialah Pendapat yang tidak berdasarkan salah satu dari empat dalil syarak yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijmak, Qiyas
2. Istihsan terbagi 6 :
1. Istihsan berdasarkan Alquran dan Hadits
2. Istihsan berdasarkan kepada Ijmak
3. Istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi
4. Istihsan berdasarkan kemaslahatan
5. Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum
6. Istihsan berdasarkan dhorurah
.3. Istihsan Menurut Syafi’iah adalah Pendapat yang tidak berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijmak, Qiyas
4. Istihsan menurut Malikiyah adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
5.
Istihsan menurut Hanafiah adalah meninggalkan hukum dan berelih ke
hukum lainnya di sebabkan ada dalil sayarak menyuruh meninggalkannya
DAFATAR PUSTAKA
Usman Iskandar.1994,Istihsan dan Pembaharuan hukum islam, PT RajaGrafindo perdada,Jakarta
Alaiddin Koto.2011,Ilmu fiqh dan ushul fiqh,RajaGrafindo persada,Jakarta
HusinnAlmunawar.2004,Ushul Fiqh,PT Ciputat Press
0 comments:
Post a Comment